Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Badung

Pemerintah daerah Kabupaten Badung mengkhawatirkan tingkat kesenjangan yang lebih tinggi, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan/pembangunan di Kabupaten Badung selama ini. Berkaitan dengan hal tersebut dilaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Badung yang diselenggarakan di Universitas Udayana pada hari Rabu, 7 Agustus 2019.

Dalam acara ini, Kepala BPS Kabupaten Badung Ir. Ni Putu Minarni S.,MMA menjelaskan fenomena kenaikan Gini ratio Kabupaten Badung. Persentase kemiskinan di Kabupaten Badung mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 2,06 di tahun 2017 menjadi 1,98 di tahun 2018, hal ini tidak terlepas dari konsennya Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengentasan kemiskinan. Banyak anggaran dan program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan di Kabupaten Badung. Jika melihat karakteristik pengeluaran penduduk Kabupaten Badung, terlihat terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pada setiap kelompok desil pengeluaran, Akan tetapi peningkatan pengeluaran kelompok terbawah dan kelompok teratas tidak sejalan, kalaupun melihan perbedaan pengeluaran kelompok desil tersebut terlihat kelompok atas pengeluarannya berkisar 5jutaan, sedangkan kelompok terbawah sekitar 1 jutaan.

Ketimpangan pendapatan penduduk biasanya dihitung dengan pendekatan Gini ratio dan ketimpangan kriteria World Bank. Gini ratio Kabupaten Badung tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,020 poin dibandingkan 2017. Tercatat dari 0,319 di tahun 2017 menjadi 0,339 di tahun 2018. Jika dikaitkan dengan pola pengeluaran penduduk Kabupaten Badung, tergambar hal yang sejalan terlihat peningkatan pengeluaran penduduk kelompok bawah tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran kelompok atas. Jika dilihat kelompok pengeluaran World Bank tercatat kelompok pengeluaran penduduk 40% terbawah mengalami penurunan dibanding tahun 2017, dan terjadi peningkatan pada kelompok 20% teratas. Hal ini akan membuat semakin lebar pengeluaran penduduk teratas dan terbawah.